KPK mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk PT Sempurna Global Pertama (PT SGP) dan sejumlah anak perusahaan PT Telkom Indonesia.

Terdapat dua permohonan praperadilan yang diajukan oleh Febrie melalui tim kuasa hukumnya pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Temuan itu muncul pasca pergantian kepemimpinan di BGN dan di tengah isu dugaan korupsi, kasus keracunan makanan, serta kritik terhadap tata kelola program MBG

KPK menduga transaksi jual beli tanah itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk pokmas Jawa Timur.

Keputusan tersebut berlaku hingga proses hukum yang menjerat Febrie dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU berkekuatan hukum tetap.

Upaya hukum itu diambil setelah tim kuasa hukumnya menemukan setidaknya sembilan kejanggalan dalam penanganan kasus Febrie Adriansyah.

Kejagung menduga perusahaan tersebut digunakan oleh para tersangka untuk menyamarkan uang dan aset hasil korupsi.

Anwar Sadad seharusnya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Lokasi yang digeledah penyidik meliputi rumah para tersangka, kantor pemerintahan, hingga sejumlah dinas yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK memastikan akan menahan para tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut, setelah hasil audit tersebut diterima.