KPK memeriksa 12 orang saksi untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa di BBPJN Sumatera Utara, serta Dinas PUPR Provinsi Sumut.

ICW) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ubtuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan BGN.

Dia divonis dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit untuk PT Sritex yang merugikan bank milik pemerintah daerah itu sekitar Rp670 miliar.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025, Topan Obaja Putra Ginting pada hari ini, Kamis, 7 Mei 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Sudewo selaku mantan Anggota Komisi V DPR.

KPK memastikan Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025.

Peneliti ICW, Yassar Aulia, mengatakan telah mengirimkan surat secara langsung kepada terkait hal tersebut.

KPK menduga staf ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan turut menerima fee proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kemenhub.

KPK menilai kebijakan mengenai peningkatan tunjangan bagi hakim ad hoc menjadi salah satu upaya dalam perbaikan sistem peradilan.