Lebih dari 100 Orang Tewas dalam Bentrokan Suku di Sudan

Masyarakat Papua mengeluhkan tidak maksimalnya pelayanan publik di Papua karena gubernurnya sakit dan diduga telibat hukum serta wakilnya tidak ada karena meninggal dunia.

Kami setuju kalau Pemerintah Pusat mengambil Langkah-langkah strategis guna (menjaga) penyelenggaraan pemerintahan di Papua kepada rakyat supaya dapat berjalan. Kami mendukung sekali, masyarakat Papua sangat membutuhkan pelayanan pemerintah.

Sudah muncul suara masyarakat yang mengeluh tidak bisa mendapatkan pelayanan karena pejabat yang hendak ditemuinya di kantor gubernur tidak berada di tempat.

Karena di atas kepala suku hanya ada Tuhan, tidak ada lagi kepala suku di atas kepala suku.

Pernyataan yang dilontarkan pengacara Gubernur Papua itu sebagai bentuk menghalangi proses penegakan hukum. Jadi walaupun pengacara itu tidak bisa dipidana, enggak bisa diperdata dalam membela kliennya tapi kalau ucapannya atau tindakannya ada menghalangi unsur proses hukum, itu bisa menjadi masalah.

Pelayanan publik di Papua juga terhambat karena kondisi Lukas Enembe yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal. Terlebih saat ini kondisinya sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi.

Dengan kondisi seperti itu, Sarjana Teknik lulusan Universitas Cenderawasih ini meminta pemerintah pusat mengambil langkah konkret menunjuk pejabat baru gubernur demi mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Seluruh elemen di Papua tidak menganggap sah pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di tanah Papua.

Dewan adat ini adalah organisasi yang saya bentuk, saya pernah menjadi ketua dewan adat, jadi, DAP itu rumah saya. Saya baru kaget bahwa ada dewan adat pergi lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain. Bagi saya tidak masuk akal. Saya mau tanya, Dominikus Sorabut, kau sebagai apa? Kepala suku, kan bukan.