TNI-Polri harus lebih tegas dalam menindak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, setelah Pemerintah menyebutkan kelompok tersebut dikategorikan sebagai teroris.

Dari aspek pertahanan keamanan nasional dan hukum, sangat jelas bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua bukanlah kelompok kriminal bersenjata biasa.

Kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Kabinda Papua Brigjen TNI Putu Dani pada Minggu (25/4) sore  di Dambet, Beoga, Kabupaten Puncak, Papua masuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyoroti persoalan gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Pada Minggu (25/4) lalu di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyoroti insiden penembakan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Pada Minggu (25/4) kemarin di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Pemerintah khususnya aparat keamanan harus menindak tegas kelompok bersenjata di Papua yang merupakan kelompok sparatis-teroris.

Kalangan dewan mendukung langkah pemerintah memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari tanah Papua.

Dua entitas, Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limited (MEC), adalah konglomerat yang dimiliki dan dikendalikan Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw).

Pemerintah dan aparat keamanan harus terus memberikan rasa aman dan nyaman pasca terjadinya aksi teror dan penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada para Guru. 

Setidaknya 107 orang, termasuk tujuh anak, tewas pada Sabtu, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika rezim itu menggelar unjuk rasa besar untuk Hari Angkatan Bersenjata - sebuah parade tahunan yang menampilkan kehebatan militer Myanmar.