Realisasi program anggaran Kemendagri terkait program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa dinilai tidak nyambung antara rencana pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan.

Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat), Dirjen Perhubungan Udara (Hubud) dan Kepala BPTJ Kemenhub diminta untuk lebih mengutamakan program prioritas untuk tahun 2022.

Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta total belanja alat-alat kesehatan di Indonesia rerata berkisar Rp 50 triliun per tahun.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM harus memaksimalkan alokasi anggaran untuk legislasi.

Komisi V DPR RI meminta seluruh direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran (T.A) 2021 berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2021.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memimpin rapat kerja dengan tiga mitra yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji memaparkan, proposal total anggaran Ditjen Migas tahun 2022 sebesar Rp 1.748,79 miliar.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Heru Widodo mengkritisi penyerapan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang belum maksimal. Dimana, rendahnya penyerapan anggaran tersebut perlu dievaluasi serius.

Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di tahun 2022.