Komisi VI DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari pemerintah.

Mejelis hakim juga mencabut hak politik Nur Alam. Pencabutan hak politik itu sesuai tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).‎

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera memperbaiki Bendungan Pilohayanga dan Bendungan Dulamayo yang rusak.

Para terpidana mati kasus narkoba yang kasusnya sudah inkrah harus segera dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Argumen Hak Asasi Manusia (HAM), tak bisa menghalangi eksekusi. Narkoba sudah merusak anak bangsa.

Utang yang terus diproduksi pemerintah hingga Rp4.034,80 triliun kian membebani APBN. Jumlah utang yang cukup mengkhawatirkan tersebut justru membuat prikologis pemerintah enggan menerima kritik dan masukan.

Presiden Jokowi seharusnya segera mengeluarkan Perpres Pembentukan Dewan Insinyur Indonesia (DII). Hal itu sebagaimana dengan amanat Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Kegagalan BI ini karena paradigma pimpinan BI yang ingin bank sentral ini berposisi lebih independen sehingga tidak harus mengikuti semua kemauan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, penataan daerah pemilihan (dapil) Anggota DPRD kabupaten/kota pada pemilihan umum tahun 2019 harus sejalan dengan semangat perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Komisi II bersama dengan Penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu serta Kemendagri sepakat untuk mengkaji dahulu penataan daerah pemilihan (dapil), apakah akan tetap atau berubah untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2019.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta untuk segera menarik sejumlah obat yang diduga mengandung enzim babi atau tidak halal dari pasaran.