Terkait proses tersebut lembaga antikorupsi akan melihat bukti-bukti pendukung lainnya.‎

Menurut jaksa ‎uang tersebut untuk membiayai keperluan ayah Adriatma, Asrun, dalam pencalonan sebagai gubernur Sulawesi Tenggara.

Pemberian uang itu dimaksudkan agar Asrun memenangkan perusahaan Hasmun dalam lelang pekerjaan multi years pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari

Ferry Lawrentius Hollen diperpanjang sejak 9 Mei sampai 9 November 2018 dan Laura Rahardja diperpanjang sejak 28 Mei 2018 sampai tanggal 28 November 2018.

KPK sebelumnya telah menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka penerima gratifikasi terkait ‎sejumlah proyek di Provinsi Jambi.

Dalam proses penyidikan kasus ini, sekitar 150 saksi telah diperiksa KPK. Kemudian puluhan anggota DPRD juga telah mengembalikan uang hasil korupsinya ke KPK.

Sherrin juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ‎kasus penerimaan gratifikasi di Dinas PUPR Provinsi Jambi

Setelah 20 tahun reformasi dan kecaman sejumlah pihak terhadap orde baru (Orba), sistem penegakkan hukum di tanah air justri ingin kembali ke zaman itu. Dimana, operasi intelijen masuk ke ranah penegakkan hukum.

Idrus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi (FA). 

Meski sudah 20 tahun reformasi, tindak kejahatan korupsi di tanah air masih terbilang marak. Apa yang salah dengan sistem penegakan hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?