Sebelumnya, Politisi senior Golkar Fahmi Idris menyampaikan adanya sejumlah kader yang ingin mengevaluasi dukungan Golkar terhadap ahok-Djarot

Permintaan mundur itu sendiri merupakan buntut dugaan penyalahgunaan anggaran sewa rumah dinas Rp 330 juta yang dilakukan DB

Temuan soal dugaan penyalahgunaan sewa rumah dinas oleh salah satu komisioner berinisial DB senilai Rp 330 juta

Pengaduan itu diterima oleh Dumas KPK pada 28 Juni 2016

PKB meminta agar dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Kematian aktivis HAM Munir Said Thalid tidak dipolitisir.

"Presiden perlu mencopot Jaksa Agung jika tidak mau menyelesaikan kasus Munir dan tidak mau mengajukan PK atas kasus Muchdi PR," ujar Al Araf.

Kemenkumham menyerahkan pemeriksaan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono kepada Kejagung terkait kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalid.

Dokumen TPF Munir tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Namun, hanya sebagai landasan dasar dalam mengungkap.

Semua pihak yang diduga terlibat atas pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib harus diperiksa, termasuk mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono.

Presiden Jokowi dipastikan melanjutkan pekerjaan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tertunda.