Pemerintah harus dapat memastikan operator migas menjalankan kebijakan terkait kilang ini secara benar. Kita tidak bisa menyerahkan “cek kosong” kebijakan perkilangan kepada operator migas begitu saja. Karena terbukti dalam satu tahun terakhir ini sudah ada 4 kejadian kebakaran kilang BBM dan dua kali terjadi di tempat yang sama (Kilang Cilacap).
Tapi dari sisi sumber daya alam, negara kita memiliki potensi yang sangat besar sebagai pengendali stok dan harga pangan. Namun sebaliknya, Indonesia terombang-ambing dengan situasi dunia yang sangat sensitif terhadap stok dan harga pangan.
Masalah utamanya kan di titik ini. Kalau produksi aman tentunya perlahan tapi pasti distribusi juga akan aman.
Mogoknya para pedagang akibat harga daging sapi yang melonjak hingga mencapai Rp 15.000 per kilogram harus segera disikapi, sebab daging sapi ini merupakan komoditas pangan strategis yang permintaannya terus meningkat setiap tahun.
Pemerintah lebih baik fokus urus harga kebutuhan pokok yang terus naik. Selain minyak goreng, kedelai dan daging sapi yang telah naik terlebih dahulu, baru-baru ini Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi. Bahkan LPG non subsidi mengalami kenaikan dua kali, tanggal 25 Desember 2021 dan 28 Februari 2022, hanya berselang dua bulan.
Meskipun vaksinnya gratis tapi proses dari diterima, distribusi hingga penyimpanan memakai anggaran negara. Kalau akhirnya kadaluarsa dan tidak bisa digunakan bisa mubazir sekaligus pemborosan anggaran negara. Harus dipertimbangkan mata rantai hingga proses vaksinasi dari sisi kadaluarsanya.
PKS menolak kebijakan Pemerintah yang memberatkan masyarakat tersebut. Pandemi Covid-19 ini kan belum pulih. Omicron masih tinggi dan ekonomi masyarakat masih tertatih-tatih. Kenaikan harga barang-barang tersebut tentu memberatkan masyarakat. Hal ini bahkan dapat memicu inflasi dan menggerus daya beli mereka.
Kondisi ini juga merupakan kesempatan baik bagi industri migas untuk meningkatkan eksplorasi dalam rangka menggenjot produksi.
Fraksi PKS minta Pemerintah cepat mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk tersebut dan tidak mengambil solusi gampangnya saja dengan mengorbankan rakyat melalui cara menaikkan harga BBM, gas LPG, dan listrik domestik.