Pansus Hak Angket KPK akan memanggil Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dan Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita.

Jaksa menilai, keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada proyek e-KTP.

Seluruh Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dijerat kasus hukum atau pidana. Apa alasannya?

Jika penyidik KPK Novel Baswedan tidak dapat membuktikan dugaan keterlibatan jenderal tersebut, maka akan terancam pidana dengan pencemaran nama baik institusi Polri.

Dalam putusannya, majelis hakim meyakini Siti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Kehadiran Indriyanto sebagai ahli hukum pidana itu dapat memberikan masukan atau sebagai pertimbangan

Mengirim pembantu rumah tangga (PRT) sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke kawasan Timur Tengah, sama dengan tindak pidana perdagangan orang (human traficking)

Pemerintah meminta agar DPR mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tak berfungsi secara maksimal. Hal itu disinyalir menyuburkan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.

KPK dan Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan hadir dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di DPR.