GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, program-program, serta pemilihan Dirjen ILO.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Mukhtarudin mengapresiasi kerja jajaran pemerintah yang telah bekerja keras untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional termasuk dalam konteks penanganan masalah Covid-19.

Dalam rapat Banggar di DPR, legislator Fraksi PKB Ratna Juwita Sari, mengritisi perpres 43 tahun 2019 dan lambatnya realisasi dana abadi pesantren yang diamanatkan di UU nomor 18/2019.

Prestasi ini sekaligus mencatat Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi pemerintah. 

Anggaran Rp1.760 triliun untuk modernisasi alutsista nasional ini masih normal.

Realisasi program anggaran Kemendagri terkait program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa dinilai tidak nyambung antara rencana pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan.

Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat), Dirjen Perhubungan Udara (Hubud) dan Kepala BPTJ Kemenhub diminta untuk lebih mengutamakan program prioritas untuk tahun 2022.

Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta total belanja alat-alat kesehatan di Indonesia rerata berkisar Rp 50 triliun per tahun.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM harus memaksimalkan alokasi anggaran untuk legislasi.

Komisi V DPR RI meminta seluruh direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran (T.A) 2021 berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2021.