Benny meyakini, membahas undang-undang apapun pasti berkaitan dengan kepentingan kekuasaan.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai bentuk komitmen atas penataan dan perbaikan serta sekaligus memberikan respon cepat dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hak dipilih dan memilih warga negara dibuka seluas-luasnya oleh undang-undang yang ada saat ini

DPR RI dan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai untuk segera disahkan melalui Paripurna.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi respon yang diberikan Menlu atas kecaman aksi pembakaran dan perobekan kitab suci Alquran di Swedia dan Denmark serta publikasi kembali kartun Nabi Muhammad oleh tabloid Charlie Hebdo di Prancis.

Beijing menghadapi rentetan kritik atas undang-undang tersebut, yang diberlakukan pada akhir Juni setelah protes mengguncang kota semi-otonom itu tahun lalu.

Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah secara resmi menyepakati RUU Bea Meterai untuk diteruskan ke pembahasan tingkat II atau disahkan menjadi Undang-Undang dalam Paripurna DPR.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta agar Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian segera direvisi dan menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Komisi I DPR RI bersama Pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke tingkat I atau Panitia Kerja (Panja).