Ketua Komisi VIII Ali Taher mengingatkan agar Program Keluarga Harapan (PKH) didistribusikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Komisi IX DPR RI bersama dengan Badan Legislasi DPR RI melakukan harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom).

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan Pemerintah harus melihat sektor pertanian mana saja yang harus dikenakan pajak.

Komisi I DPR mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat akibat dari perkembangan teknologi komunikasi. Hanya saja, regulasi untuk melindungi data pribadi itu belum tuntas.

Para pemimpin partai mengatakan pemungutan suara telah membawa majelis, satu-satunya lembaga terpilih UE, bahkan lebih demokratis.

Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad meminta distribusi kualitas guru harus lebih dahulu merata, sebagaimana langkah awal guna meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang ada di daerah.

Tambahan Kuota Haji bagi Indonesia yang baru saja diberikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, langsung dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk menambah kuota haji di semua provinsi. Dan tambahan kuota ini diutamakan bagi calon haji lanjut usia (lansia).

Dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap figur calon anggota DEN, Komisi VII DPR sempat mengemukakan pertanyaan seputar dampak yang mungkin terjadi dari penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Ketua Komisi X DPR, Djoko Udjianto menyayangkan pengurangan anggaran pada mitra kerjanya, diantaranya Kemendikbud, Kemenpora dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti).

Komisi VIII DPR RI, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH menyepakati optimalisasi pengelolaan investasi dana haji dalam RKAT 2019 dengan sungguh-sungguh guna menghindari kenaikan BPIH pada tahun berikutnya.