Anggota Komisi VI DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas meminta PTPN V sebagai payung besar sawit harus mampu menjadi jangkar stabilitas komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat.

Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi ini adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum juga terselesaikan.

Perpindahan IKN ini secara hukum harus ditunda pelaksanaannya hingga masalah ini benar-benar jelas. Masak Ibu Kota Negara dibangun di lahan milik orang.

Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI dengan selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas perkara.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sore ini mengantar Draf UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Sekretariat Negara (Setneg). Nantinya, UU tersebut rencananya akan diterima oleh Mensesneg Pratikno.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menjelaskan, persetujuan akhirnya diambil setelah pihaknya mendengar langsung permohonan dari pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil kesepakatan Baleg DPR RI, PPUU DPD RI dan Pemerintah, Pemerintah perlu memberikan jaminan bahwa substansi yang DPD ajukan dalam RUU Bumdes, harus dimasukan ke dalam perubahan PP BUMDesa dan secara proaktif berkonsultasi dengan DPD RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya Indonesia untuk keluar dari masalah stunting. Hal ini penting agar Indonesia bisa mencetak Generasi Emas di tahun 2045 nanti.

Substitusi LPG dengan DME, sebagai hasil gasifikasi batubara adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan kita pada impor LPG. Namun, Pemerintah harus menghitung secara cermat aspek keekonomiannya. Jangan sampai upaya ini malah membebani APBN.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan Komisi V meminta Kemenhub untuk semakin meningkatkan berbagai sarana dan prasarana seperti pelabuhan, bandara, terminal bus dan stasiun kereta api di Indonesia.