Tidak ada tarik ulur kepentingan fraksi-fraksi di DPR terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), terkait belum disahkan-nya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Rencana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. 

Fraksi PDI Perjuangan meminta seluruh Anggota DPR RI dapat bersatu secara konsisten mengawal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada dapat diimplementasikan di tahun 2024. 

Isu pembatalan revisi UU Pemilu sebagai langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 terus menuai kritik dan panen hujatan.

Waketum PKB, Jazilul Fawaid meminta Demokrat tidak menebar kecurigaan. Apalagi menyangkut keluarga Presiden Jokowi

Alat Kelengkapan DPD RI melaporkan berbagai hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang pada Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang III tahun Sidang 2020-2021. 

Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman curiga kegigihan Demokrat yang menginginkan Pilkada serentak dilakukan pada 2022 sebagai langkah memajukan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilgub DKI.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengingatkan, Demokrat jangan hanya berpikir tentang kekuasaan, terlebih sampai mengorbankan keselamatan masyarakat.

Sikap inkonsistensi pemerintah dan para partai politik (Parpol) di DPR RI terkait usulan rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tentang revisi UU Pemilu 7/2017 dan UU Pilkada 10/2016 dipertanyakan Partai Demokrat. 

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.