Kisruh terkait pengadaan senjata api menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi, adanya impor senjata api dan amunisi untuk Brimob yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta.
Polemik antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait pengadaan senjata api menjadi sorotan publik.
Polemik pengadaan senjata api di luar institusi TNI yang dilakukan oleh Brimob dinilai perlu ada perbaikan UU. Selain itu, sistem koordinasi dan komunikasi di pemerintah juga harus dibenahi.
Polemik pengadaan senjata api dinilai akibat buruknya komunikasi dan koordinasi para menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP hingga ke Amerika.
KPK memastikan terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II
Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat terbatas (Ratas) dengan sejumlah institusi aparat kemananan. Salah satu agenda Ratas terkait polemik pengadaan senjata api.
Dugaan itu mengemuka ketika penyidik KPK mengusut dugaan suap pengadaan satelit monitoring atau pengawasan Bakamla.
Diduga mereka menerima suap dari Komisaris PT OSMA Group Hartoyo serta Basikun Suwandi alias Petruk terkait dengan proyek Rp 4,8 miliar untuk pengadaan buku.
Majelis hakim menyatakan bahwa Fahd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi proyek pengadaan Alquran.