Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar menyebut, tren peningkatan kasus positif Covid-19 di beberapa wilayah selama ini lebih disebabkan adanya faktor perbedaan paradigma dalam menentukan kebijakan, baik dalam konteks prioritas kesehatan maupun ekonomi.

Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar menilai manajemen PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) bergaya feodalistik. Sebab, RNI tak lagi responsif terhadap kepentingan rakyat.

Pembangkit tenaga listrik di PLN harus dilakukan secara desentralisasi. Hal itu guna mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik secara massal.

Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar meminta agar pemerintah melalui BUMN memberikan vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta menteri keuangan (Menkeu) juga ikut bertanggung jawab terhadap program Kementerian BUMN. Apakah rem atau gas?

Komisi VI DPR tidak ingin mengintervensi terlalu jauh terkait pergantian komisaris dan direksi BUMN. Sebab, hal itu merupakan menjadi hak dan kewenangan penuh kementerian BUMN.

Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar mendesak Kemendag segera memutuskan untuk menyerap hasil produksi petani tebu di tanah air. Hal itu sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib para petani tebu di tanah air.

Komisi VI DPR meminta program Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) fokus untuk mencari para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Komisi VI DPR meminta agar klaster kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM ditingkatkan. Mengingat peran dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM di tengah pandemi Covid-19 saat ini sangat dibutuhkan.