KPK menilai kepemilikan harta Maulan dinilai wajar karena sebelum menjadi pejabat publik, ia merupakan pengusaha.

langkah itu akan diambil jika dalam proses klarifikasi ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi (tipikor)

Sampai 31 Mei 2023, kewajiban lapor penyelenggara negara sebanyak 371.722 orang, sebanyak 365.333 orang sudah melaporkan dan 6.389 orang belum melaporkan.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya berencana mengirim tim ke Pangkalpinang untuk mendalami asal usul aset dimaksud

Hal itu disampaikan Adhy Karyono usai diklarifikasi soal LHKPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini Senin (22/5).

Hal itu disampaikan Reihana usai menjalani klarifikasi soal LHKPN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin (22/5).

Sekda Riau, SF Hariyanto rampung menjalani klarifikasi LHKPN oleh Tim Direktorat Pusat Pelaporan LHKPN KPK pada Senin (22/5).

Mereka ialah Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono.

Mereka dipanggil untuk dimintai klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Itwasum Polri akan memimpin dan mengkoordinasikan penyampaian LHKPN