Yang kita butuhkan bukan hanya program yang cepat, melainkan kebijakan yang benar, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Pengadilan Tipikor Semarang menolak eksepsi Bupati nonaktif Pati Sudewo dalam perkara dugaan korupsi di DJP dan pengisian perangkat desa.

Penurunan ini dinilai kontradiktif mengingat beban riil pelayanan publik di tingkat pemerintahan terbawah justru semakin menumpuk.

aparat juga diminta menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur yang memenuhi

Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Panja Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Mendes PDT mengatakan dukungan PPDI menjadi modal penting dalam menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah yang sebagian besar menyasar masyarakat desa

Menurut Mendes PDT, selama ini masih banyak perangkat desa yang harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima hak mereka akibat keterlambatan penyaluran anggaran

Kami meminta kepada PPDI untuk terus berbakti dan berbuat yang terbaik dalam mengawal Asta Cita keenam Presiden Prabowo