Ini adalah maksud dari pembentuk undang-undang mengatur hal-hal seperti ini. Jadi sama sekali untuk mencegah jangan sampai ada terjadi kriminalisasi.

Jadi sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Redenominasi baru dapat dilakukan jika pemerintah dan DPR menuntaskan pembahasan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah

Koalisi Masyarakat Sipil mengugat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke MKD DPR.

Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI memastikan bakal mengawal proses Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta.

Panitia Kerja (Panja) Komisi XIII DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) tahap kedua untuk dilanjutkan ke Baleg.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso berkomitmen menuntaskan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK).

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendukung agar karya jurnalistik dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, karena termasuk dalam kategori karya cipta

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa revisi KUHAP akan membawa perubahan signifikan terhadap sistem penahanan.