Usai kalah di MA. Presiden Jokowi kembali mengeluarkan payung hukum berupa Perpres yang isinya kembali menaikan iuran BPJS. Masyarakat pun dibuat bingung, sebab, pemerintah malah memberi kesan kepada rakyat bahwa pemerintah dapat mengkangkangi hukum.

"Produksi ventilator di AS memang lagi ditingkatkan dan dipercepat. Tetapi beberapa waktu lalu, Presiden Trump sempat mengeritik Manager General Motor yang dinilainya sangat lambat memproduksi ventilator. Selain itu, produksinya di bawah dari jumlah yang dipesan," kata Saleh.

“Bahkan, orang akan mengatakan bahwa dia hanya mundur beberapa langkah untuk maju triliunan langkah," ujar Saleh

“Pernyataan itu seakan tidak menyisakan empati dan simpati kepada keluarga korban. Belum lagi, ada puluhan dokter dan tenaga medis yang juga meninggal. Kasihan keluarganya jika mendengar pernyataan seperti ini," kata Saleh

“PAN sudah menetapkan untuk menaikkan potongan gaji. Ketua umum (Zulkifli Hasan) tadi sudah menginstruksikan untuk segera diberlakukan secara efektif. Ini tidak wacana lagi. Tapi sudah diambil keputusan," kata Saleh Partonan Daulay

“Jika ada keinginan untuk membuka data pasien, silahkan buka lagi beberapa undang-undang terkait. Baca lagi secara seksama batasan-batasan data pasien yang mungkin bisa dipublikasi ke publik," kata Saleh.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, sampai saat ini Komisi IX DPR RI masih mencari cara agar iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri tidak naik.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengatakan politik di MPR adalah politik kebangsaan bukan politik kekuasaan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini pengangguran di Indonesia mencapai 6,82 juta orang.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan seluruh bidan di Tanah Air, terutama yang ada di pelosok membutuhkan perlindungan hukum.