Sabtu, 18/04/2026 02:25 WIB
TAG : rieke
-
SQLSELECT *, MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('rieke') as score FROM tbl_article WHERE 1=1 AND MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('rieke' IN NATURAL LANGUAGE MODE) ORDER BY PUBLISH_TIMESTAMP DESC LIMIT 0,10
-
Rieke Minta Akses Lintas Udara Dikaji Secara Hati-hati dan Berdaulat
Kamis, 16/04/2026 14:58 WIBRieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan perspektif hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis. -
Legislator PDIP Beri 5 Rekomendasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika
Senin, 13/04/2026 11:56 WIBPermasalahan narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi krisis sistemik lintas sektor. Namun, penanganannya masih didominasi pendekatan pemenjaraan. -
Rieke Desak Pemerintah Percepat Satu Data Korban Pelanggaran HAM Berat
Kamis, 02/04/2026 18:12 WIBTanpa langkah konkret, pemulihan akan terus bersifat administratif dan gagal menghadirkan keadilan substantif bagi korban pelanggaran HAM berat. -
Kasus Nabilah Bibi Kelinci, Rieke Dorong Pedoman Baru UU ITE
Minggu, 08/03/2026 15:32 WIBAnggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong pemerintah menerbitkan pedoman baru Undang-undang ITE, menyusul kasus yang menimpa Nabilah Afifah -
PDIP Usul Negara Jamin BPJS Kesehatan Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu
Rabu, 25/02/2026 14:33 WIBJaminan sosial adalah hak asasi warga negara. Ini bagian dari HAM yang dijamin konstitusi. Termasuk bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berat. -
Legislator PDIP: PBI BPJS Bukan Sekadar Angka tapi Persoalan Nyawa
Senin, 09/02/2026 19:16 WIBIni persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat. -
Legislator PDIP: Hukum Harus Berpihak pada Korban Kekerasan Seksual
Selasa, 03/02/2026 20:56 WIBAnggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus berpihak pada korban. -
Rieke Dorong Pembenahan Data BPJS: Jangan Sampai Uang Negara Berantakan
Kamis, 06/11/2025 15:45 WIBKalau datanya tidak benar, negara harus mengeluarkan uang untuk peserta fiktif. Ini bukan angka kecil. Jangan sampai uang rakyat berantakan hanya karena data. -
Komisi VI: Norma Hukum Jangan Multitafsir, Pejabat BUMN Dapat Diperiksa KPK
Rabu, 24/09/2025 23:34 WIBKomisi VI DPR RI menegaskan bahwa jajaran direksi, komisaris, dan pihak-pihak terkait dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari penyelenggara negara yang wajib tunduk pada pengawasan hukum publik.
-
Andre dan Rieke Diah Terima Tuntutan 17+8 dari Aktivis dan Influencer di Gerbang Pancasila DPR
Kamis, 04/09/2025 16:04 WIBAndre dalam kesempatan itu juga turut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.
TERPOPULER
-
KPK Telusuri Aset Eks Sekjen Kemnaker Terkait Kasus Pemerasan RPTKA
-
KPK Periksa 2 Petinggi Bank Indonesia Terkait Korupsi Dana CSR
-
Menko PM: MBG Penggerak Ekosistem Ekonomi Lokal dari Desa hingga Nasional
-
8 Negara Asia Telah Larang Penggunaan Vape, Indonesia Menyusul?
-
Kemenhut Diminta Turun Tangan Atasi Penambangan Liar di Banten
-
Silaturahmi ke Menhut, PT Eco Power Nusantara Jajaki Proyek Investasi Hijau
-
Kawasan Transmigrasi Disiapkan jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
-
KPK Periksa Kasubdit Kemenag Terkait Korupsi Kuota Haji
