Langkah ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo, terutama melalui Menteri ESDM sebagai leading sector, menjalankan komitmen politik untuk tidak menoleransi eksploitasi tambang yang merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat.

Kami minta komisi III ada keadilan. Kami juga punya karyawan 5.000, tentu kita juga kasihan untuk semuanya juga warga sekitar.

Soal OCI itu kan kita pengen perdalam aja, masalahnya apa. Terus memang kok, apakah benar ada kekerasan di dalamnya, nanti itu dibuka di situ semua.

Bukan saja terganggunya ekosistem laut, spesies laut, rusaknya lingkungan, biota laut, dan mangrove, juga akan terdampak. Tentu kita tahu bahwa selama ini pemerintah juga sangat lemah dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi sumber daya kelautan.