Komisi XIII DPR RI berkomitmen mengawal secara serius implementasi penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM yang dipimpin oleh Kemenham serta penyelesaian hukum terkait kepemilikan tanah atau hutan melalui Pansus Konflik Agraria.

Artinya bahwa permasalahan konflik lahan ini dengan TNI juga diakui oleh Kementerian Pertahanan. Dan sampai 2017 itu masih, mereka baru mampu menyertifikatkan 67.321 hektare yang sudah bersertifikat sampai 2017. Sisanya artinya belum. Ada yang tidak berkonflik dan belum tersertifikasi, ada yang tidak bisa tersertifikasi karena berkonflik dalam masyarakat.

Kepada Wamentrans Viva Yoga, para bupati itu menceritakan berbagai permasalahan di kawasan transmigrasi di kabupaten yang dipimpinnya. Masalah utama adalah masalah infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, alur penjualan produk pertanian, dan investasi di kawasan transmigrasi.