JAKARTA, Jurnas.com — Rumah produksi Spora Comm (PT Spora Cipta Paramedia) terpaksa melayangkan somasi kepada Garuda TV karena tagihan jasa produksinya sebesar Rp272,7 Juta tidak kunjung dibayar. Padahal pembuatan program televisi tersebut telah selesai dan sukses mengudara sejak April 2025 lalu.
Bahkan karya kreatif sebanyak enam program yang digarap Spora Comm tidak hanya sekali tayang, melainkan telah disiarkan dan ditayangkan ulang secara berkala oleh pihak Garuda TV.
Keenam program yang menjadi inti sengketa antara Spora Comm dan Garuda TV meliputi Misteri Hidup, Kriminal +62, Anak Ajaib, Makan Murah, Orang Baik, dan The Power of Netizen.
Kuasa hukum Spora Comm dari Kantor Hukum Toto Ruhanto & Partner, Ruhanto Sarip Hidayat, S.H., mengungkapkan bahwa akar persoalan bermula pada kelanjutan kerja sama produksi di bulan Maret 2025.
Berdasarkan bukti percakapan WhatsApp yang dipegang pihak Spora Comm, perwakilan bagian programming sekaligus eksekutif produser Garuda TV, Radityo Dendi Adinegoro, meminta agar proses produksi tetap dilanjutkan meskipun dokumen Purchase Order (PO) belum diterbitkan.
Dalam percakapan bertanggal 27 Maret 2025 itu, Radityo menjelaskan adanya kelonggaran kebijakan perusahaan sehingga pekerjaan bisa dimulai terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan lisan (gentlemen's agreement), sementara dokumen Purchase Order (PO) dijadwalkan menyusul.
"Artinya, sejak awal pihak Garuda TV mengetahui bahwa PO belum diterbitkan. Bahkan, berdasarkan komunikasi yang kami miliki, ada penjelasan bahwa produksi bisa berjalan terlebih dahulu,” kata Ruhanto melalui keterangannya, Senin (16/11/2026).
“Persoalannya sekarang, ketiadaan PO justru dijadikan alasan oleh pihak Garuda TV untuk tidak mengeluarkan pembayaran jasa produksi. Ini yang kami pertanyakan," imbuh Ruhanto.
Ruhanto menyayangkan sikap manajemen stasiun televisi yang tidak mengapresiasi kerja keras kru di lapangan. "Mengapa pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan hasilnya telah ditayangkan dan tayang ulang berkali-kali, justru belum dibayar? Apalagi kerja sama ini berjalan berdasarkan komunikasi dan permintaan dari pihak Garuda TV sendiri," imbuhnya.
Sempat Berkomitmen Melunasi
Secercah harapan sempat muncul ketika pihak Spora Comm melakukan komunikasi langsung dengan Direktur Utama Garuda TV, Fahmi Muhamad Anwari.
Merujuk pada rekaman pembicaraan antara kliennya dengan Fahmi Muhammad Anwari, Ruhanto menyebutkan bahwa Fahmi pernah menyatakan kesediaan melunasi kewajiban pembayaran tersebut. Fahmi bahkan disebut mengakui bahwa kendala tidak terbitnya PO murni merupakan masalah administrasi internal di tubuh Garuda TV.
"Kami memiliki bukti komunikasi yang menurut penilaian kami menunjukkan adanya komitmen penyelesaian pembayaran dari pimpinan Garuda TV. Karena itu, kami meminta agar komitmen tersebut direalisasikan," ujar Ruhanto.
Ditawar Rp50 Juta
Upaya menyelesaikan persoalan pembayaran jasa produksi ini sebenarnya telah ditempuh melalui dua kali perundingan antara kuasa hukum kedua belah pihak. Namun, alih-alih menemui kata sepakat, jurang perbedaan justru semakin melebar.
Pada pertemuan pertama, pihak Garuda TV mempermasalahkan adanya selisih dua episode produksi. Spora Comm langsung membantah argumen tersebut karena memiliki bukti autentik jumlah episode yang dikerjakan.
Pertemuan kedua, Garuda TV secara tegas menolak pembayaran penuh dengan dalih ketiadaan PO. Garuda TV hanya menawarkan kompensasi sebesar Rp50 juta. Kemudian utusan lain dari Garuda TV menyampaikan hanya bersedia membayar separo dari total sisa tagihan.
Tawaran tersebut ditolak oleh Spora Comm karena terlampau jauh dari nilai kewajiban yang seharusnya dibayarkan.
"Tagihan klien kami sebesar Rp272.727.000. Tetapi dalam pertemuan, yang ditawarkan hanya Rp50 juta. Tentu kami tidak bisa menerima tawaran tersebut sebagai penyelesaian seluruh kewajiban, karena pekerjaan yang menjadi dasar tagihan telah dilaksanakan," tandas Ruhanto.
Somasi dan Jalur Hukum
Setelah jalan dialog buntu, kuasa hukum Spora Comm resmi melayangkan somasi kepada PT Bama Berita Sarana Televisi (Garuda TV) yang ditujukan langsung kepada Direktur Utama Garuda TV, Fahmi Muhamad Anwari.
Somasi bernomor 04/SS-TRP/XI/26 tertanggal 2 November 2026 tersebut menuntut pihak Garuda TV untuk segera melunasi kewajiban senilai Rp272.727.000 paling lambat pada Rabu, 11 November 2026.
Meski demikian, Ruhanto menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan pendekatan profesional dan beritikad baik. Langkah hukum baru akan ditempuh apabila tenggat waktu somasi diabaikan, demi memperjuangkan hak-hak pekerja kreatif di balik layar.
"Perusahaan produksi mengeluarkan biaya operasional, membayar kru, dan mengerahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan program. Ketika pekerjaan sudah diselesaikan dan ditayangkan, tentu ada hak pembayaran yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan. Hal seperti ini semestinya tidak dibiarkan berlarut-larut," paparnya.
Hingga berita ini dibuat dan ditayangkan, konfirmasi yang dikirim melalui whatsapp kepada Direktur Utama Garuda TV Fahmi Muhammad Anwari belum ditanggapi oleh yang bersangkutan.









