JAKARTA, Jurnas.com - Ukuran kemajuan bangsa bukan semata-mata kekuatan ekonomi atau pembangunan fisik, melainkan juga kemampuannya menghormati hak dan menjaga martabat manusia.
Demikian keynote speech, Wakil Menteri HAM (Wamenham) Mugiyanto Sipin dalam Dialog Nasional bertajuk “Menuju 1 Abad Sumpah Pemuda – Pemikiran, Semangat dan Implementasi Menuju Indonesia Emas” yang digelar Swarna Dwipa Institute (SDI) di Gedung Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Mugiyanto menegaskan bahwa kemajuan bangsa harus berlandaskan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan harus menjadi nilai yang hidup dalam seluruh lingkungan masyarakat.
Penghormatan terhadap HAM tidak cukup hanya tertulis dalam peraturan atau diwujudkan melalui kelembagaan, tetapi harus tercermin dalam perilaku, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara.
“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” kata Mugiyanto.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menolak diskriminasi, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan mendorong pertanggungjawaban negara.
Menurutnya, Indonesia juga perlu berkontribusi dalam perkembangan pemikiran HAM dunia. Namun, kepercayaan internasional harus dibangun melalui pemikiran yang kuat dan praktik yang dapat dipercaya.
“Kiblat HAM dunia bukan gelar yang kita berikan kepada diri sendiri. Ia merupakan kepercayaan yang diperoleh ketika pemikiran kita layak dirujuk dan praktik kita dapat dipercaya,” ujarnya.
Keadilan Sosial dan Pemberantasan Korupsi
Dalam sesi dialog, Akademisi Franz Magnis Suseno mengingatkan bahwa persatuan Indonesia harus diwujudkan melalui keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila.
“Kemerdekaan dan pembangunan akan kehilangan makna apabila kesejahteraan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Franz.
Ia juga menyoroti korupsi sebagai persoalan serius yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat masa depan bangsa. Lembaga perwakilan rakyat, menurutnya, harus menjalankan fungsi pengawasan serta sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama petani, nelayan, buruh, dan kelompok kurang mampu.
“Tentu kita masih punya harapan. Tetapi itu akan bergantung menurut saya apakah Indonesia berhasil mengatasi situasi korupsi,” katanya.
Pembicara yang lain, Warsito Ellwein dari Agenda 45, menekankan bahwa nasionalisme yang sesungguhnya harus berangkat dari penghargaan dan perlindungan terhadap manusia Indonesia. Pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari siapa yang menikmati hasil pembangunan tersebut.
Ia menggarisbawahi tiga fokus penting bagi masa depan Indonesia, yaitu kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup.
“Keberagaman pemikiran dan latar belakang masyarakat perlu diarahkan pada tujuan kebangsaan bersama. Persatuan harus dibangun melalui toleransi, gotong royong, kecintaan terhadap tanah air, dan komitmen menjaga perdamaian,” ujar Warsito.
Indonesia Emas Harus Inklusif
Febby Lintang, Pengamat dari Swarna Dwipa Institute, mengingatkan bahwa keberhasilan Indonesia Emas tidak boleh hanya diukur melalui indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan penguasaan teknologi. Pembangunan juga harus dilihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Indonesia Emas itu jangan hanya didefinisikan melalui indikator makro, tapi harus indikatornya mikro juga,” kata Febby.
Febby menekankan bahwa martabat sebuah bangsa tercermin dari cara bangsa tersebut memperlakukan kelompok masyarakat yang paling rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Menutup pandangannya, Febby mengingatkan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan bangsa Indonesia sendiri.
“Indonesia mau cemas, mau emas, mau gemas, itu bagaimana kita? Karena yang akan membawa Indonesia ke depan itu adalah kita, bukan orang dari luar. Masa depan Indonesia Emas juga bukan ditentukan oleh seberapa megah rencana di atas kertas, atau seberapa tinggi gedung-gedung simbolik didirikan, melainkan oleh seberaya berdaya dan bermartabat manusia di dalamnya," tutur Febby.
Semangat Pemuda 1928
Ulung Rusman dari Perhimpunan INTI mengajak peserta meneladani keberanian generasi muda 1928 yang mampu membangun cita-cita tentang Indonesia ketika negara Indonesia belum terbentuk.
“Mereka hanya dipersatukan satu mimpi, satu mimpi yang bahkan barang itu belum ada. Barang itu namanya Indonesia,” kata Ulung.
Ia mengingatkan bahwa Sumpah Pemuda lahir melalui proses panjang, pertemuan, pembangunan jejaring, dan perjuangan lintas generasi. Semangat pemuda harus diteruskan dengan kemampuan mengubah kekecewaan menjadi tindakan yang produktif.
“Boleh marah, tetapi kita tidak boleh berhenti pada persoalan marah tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Slamet Ariyadi, menekankan pentingnya kolaborasi dan kesediaan para pemangku kepentingan untuk mendengarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, mulai dari lapangan pekerjaan, kebutuhan pokok, pendidikan, hingga kesejahteraan.
Tujuan utamanya adalah, bagaimana pemuda Indonesia menjadi sumbangsih utama dalam menuju Indonesia emas.
“Kita tidak ingin menyalahkan pemerintah. Kita harus membangun kolaborasi bagaimana meningkatkan dan membangkitkan semangat seluruh masyarakat agar menuju Indonesia emas,” ujar Slamet Ariyadi.
