Jakarta, Jurnas.com - Iran belum mengambil keputusan resmi untuk mengubah doktrin nuklirnya meskipun serangan terhadap fasilitas negara itu memicu desakan dari sejumlah masyarakat dan anggota parlemen agar kebijakan tersebut ditinjau ulang jika perang kembali pecah.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei menegaskan, pemerintah dan lembaganya belum menetapkan perubahan terhadap doktrin nuklir. Sikap tersebut disampaikan di tengah upaya diplomasi dengan Amerika Serikat (AS) yang masih menghadapi sejumlah hambatan.
"Sejauh ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah maupun Dewan Keamanan Nasional Tertinggi untuk mengubah doktrin nuklir," kata Rezaei dalam pernyataan yang dikutip kantor berita semi-resmi Tasnim.
Menurut Rezaei, desakan untuk meninjau ulang kebijakan nuklir muncul setelah fasilitas Iran diserang, meskipun sebelumnya telah menjalani inspeksi intensif dan pemasangan kamera pemantauan daring oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Di tengah perdebatan mengenai doktrin nuklir, Rezaei mengungkapkan bahwa Teheran telah menerima surat baru yang disampaikan melalui perantara Amerika Serikat.
Surat tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Iran dan menjalani pemeriksaan awal. Namun, pemerintah Iran belum memberikan jawaban resmi atas komunikasi tersebut.
Rezaei menilai terdapat perubahan nada dalam surat terbaru dibandingkan korespondensi sebelumnya. Ia menganggap perubahan tersebut mencerminkan posisi Iran yang semakin kuat.
"Perubahan yang terlihat pada nada surat ini dibandingkan dengan korespondensi sebelumnya menunjukkan semakin kokohnya kekuatan dan kemenangan bangsa Iran," ujarnya.
Sebelumnya, The Wall Street Journal mengutip pejabat AS yang melaporkan bahwa Wakil Presiden JD Vance mengirim pesan kepada Rezaei atas arahan Presiden Donald Trump untuk menghidupkan kembali perundingan damai.
Namun, Trump membantah laporan tersebut. Ia menyatakan peran Vance hanya berkaitan dengan bantuan penyediaan pasokan medis yang dibutuhkan Iran.
Rezaei menegaskan Iran tetap mempertahankan tujuh syarat yang sebelumnya diajukan. Ia menjelaskan, terdapat sejumlah tuntutan tambahan sehingga jumlah persyaratan tersebut kini lebih dari tujuh.
Menurutnya, pembahasan mengenai komitmen nuklir dan kelanjutan keanggotaan Iran dalam Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) baru dapat dilakukan pada tahap kedua, setelah seluruh persyaratan Teheran dipenuhi.
"Setelah persyaratan ini dilaksanakan sepenuhnya, persoalan lain, seperti komitmen nuklir dan kelanjutan keanggotaan Iran dalam Perjanjian Nonproliferasi Nuklir, dapat dinegosiasikan pada tahap kedua, dengan syarat hak-hak nuklir Iran diakui sepenuhnya," kata Rezaei.
Ia juga mengklaim inspeksi IAEA selama lebih dari dua dekade, berikut berbagai dokumen dan laporan, menunjukkan bahwa aktivitas nuklir Iran bersifat damai.
Selain program nuklir, Iran juga memasukkan pengelolaan Selat Hormuz dalam persyaratan yang diajukannya.
Rezaei mengatakan Iran ingin mengelola jalur bersama di perairan strategis tersebut, dengan seluruh lalu lintas kapal berada di bawah pengawasan Teheran.
Persoalan kebebasan navigasi di Selat Hormuz sebelumnya telah dibahas dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Iran dan AS pada 18 Juni 2026. Namun, pelaksanaannya terhenti akibat perbedaan pandangan mengenai pengaturan keamanan di jalur pelayaran tersebut.
Sementara itu, Qatar dan Pakistan masih menjalankan upaya mediasi untuk menghidupkan kembali negosiasi Washington dan Teheran. Pembicaraan tidak langsung di Doha dilaporkan menunjukkan perkembangan, dengan agenda mencakup program nuklir Iran, sanksi, dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Ketegangan antara Iran dengan AS dan Israel meningkat setelah kedua negara melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Teheran kemudian membalas dengan menargetkan Israel dan sejumlah aset AS di kawasan.
Kesepakatan gencatan senjata tercapai pada April 2026. Namun, sejumlah persoalan keamanan dan diplomasi masih belum terselesaikan. (*)
Sumber: Anadolu
