Wakil Ketua MPR, Mahyudin mendapat kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat di Senayan, Jakarta, Kamis (26/4)
Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyratan Rakayat (MPR) Mahyudin ingin kampus menjadi pusat penelitian. Demikian itu sampaikan kala mendapat kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat di Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).
"Riset merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi," kata Politisi Partai Golkar di hadapan mahasiswa dan dosen fakultas hukum.
Di tempat yang sama, Mahyudin menyodorkan hal-hal yang menarik untuk dijadikan riset bagi Universitas Lambung Mangkurat dalam masalah tata negara. Diungkapkan, saat ini ada keinginan dari sebagaian masyarakat untuk mengamandemen kembali UUD NRI Tahun 1945. Di sisi yang lain, ada yang ingin kembali ke UUD Tahun 1945.
Diakui Mahyudin, setelah diamandemennya UUD Tahun 1945 membuat bangsa ini tak memiliki GBHN atau haluan negara. Akibatnya ganti Presiden ganti kebijakan.
"Antara kebijakan pusat dan daerah pun sering tak sejalan," ungkapnya.
Hal-hal di ataslah yang menurut Mahyudin layak dikaji. "Sistem apa yang pas buat bangsa dan negara, kalian kaji lewat riset," ujarnya.
Diingatkan bahwa generasi mudalah pewaris dan pelanjut perjalanan bangsa dan negara. "Jangan sampai kalian diwarisi utang dan kebangkrutan," ucap Mahyudin.
Pria lulusan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat itu menginginkan generasi muda mendapat warisan negara yang kuat dan maju.
Untuk itu dirinya mengharap generasi muda harus mengubah pola pikir. Diharapkan mahasiswa berpola pikir riset. "Jangan hanya berpikir lulus dan menjadi sarjana," paparnya. Berubah pola pikir bagi Mahyudin sangat penting sebab saat ini masyarakat disuguhi tontonan yang tak mendidik.
"Kita diberi tontonan banyak pejabat ditangkap dan dihukum karena korupsi," ungkapnya. "Korupsi adalah musuh utama kita," tambahnya.
Kabiro Sekretaris Pimpinan Setjen MPR M. Rizal dalam pemaparan mengatakan sosialisasi yang dilakukan oleh MPR dengan menggunakan berbagai metode.
Disebut sosialiasi itu lewat training of trainers, outbond, pentas seni dan budaya, debat konstitusi. Sosialisasi dilakukan agar nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dipahami dan diamalkan masyarakat.
Diakui saat ini ada nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa tumbuh di masyarakat. Dipaparkan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemimpin dan wakil rakyat dipilih oleh rakyat. Di lapangan rupanya banyak terjadi transaksi politik dan money politic.
"Akibatnya banyak politisi ditangkap KPK," ujarnya.
Dari sinilah maka MPR melakukan sosialisasi agar terjadi perubahan pola pikir masyarakat.
"Kita ingin masyarakat memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai integritas, amanah, serta visi dan misi," tegasnya.
"Jangan pilih pemimpin secara instan," tambahnya.
Minggu, 26/07/2026 10:05 WIB
