Komisi XIII Minta Anggaran Bakom Pemerintah Rp1,9 Triliun Dikawal

Marlen Sitompul | Selasa, 01/09/2026 07:32 WIB

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta peningkatan anggaran Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah pada 2027 diikuti target dan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya, besarnya dukungan anggaran harus menghasilkan komunikasi publik yang mampu menjelaskan capaian pemerintah secara objektif dan mudah dipahami masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

Sugiat menyoroti usulan anggaran Bakom Pemerintah yang meningkat signifikan dibandingkan anggaran 2026 yang berada di kisaran Rp22 miliar. Pada prinsipnya, ia menyetujui peningkatan anggaran tersebut, tetapi meminta agar penggunaannya dapat dievaluasi berdasarkan capaian yang jelas.

“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” ujar Sugiat.

Menurutnya, penguatan anggaran Bakom Pemerintah harus diarahkan untuk memperbaiki efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara sejumlah indikator kuantitatif perekonomian dengan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Sugiat mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurutnya berada di atas 5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sekitar 3 persen. Pun, dirinya menyoroti konsumsi masyarakat sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat masih terjaga.

Di sisi lain, ia menyebut realisasi investasi Indonesia pada tahun 2026 telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun dan turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, berbagai capaian tersebut dinilainya belum sepenuhnya tersampaikan dalam persepsi masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” katanya.

Karena itu, Sugiat menilai Bakom Pemerintah harus mampu menyampaikan informasi yang objektif, berimbang, dan berbasis data di tengah derasnya arus informasi di ruang publik. Komunikasi pemerintah, lanjutnya, tidak cukup hanya menyampaikan capaian, tetapi juga harus mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kebijakan, hasil, dan tantangan pembangunan.

Ia pun meminta agar besarnya anggaran Bakom Pemerintah pada 2027 memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas. Menurutnya, tingkat penerimaan publik dapat menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi pemerintah, meskipun tetap perlu dibaca bersama indikator kinerja lainnya.

“Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” tegas Sugiat.

Terakhir, Sugiat juga menyoroti usulan anggaran Bakom Pemerintah sebesar Rp1,9 triliun yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen serta penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Ia berharap besarnya anggaran tersebut benar-benar berbanding lurus dengan kualitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

“Kalau kerja pemerintah itu sangat baik, approval rating yang rendah, itu yang salah adalah Bakom Pemerintah yang tidak bekerja secara maksimal,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.