Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi (Foto: Ant)
Jakarta, Jurnas.com - Iran meminta Amerika Serikat bertanggung jawab dan membayar kompensasi penuh atas kerugian yang disebut Tehran timbul akibat sanksi sepihak Washington.
Tuntutan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB.
Araghchi menyebut kebijakan sanksi Amerika sebagai “kampanye terorisme ekonomi” melalui tindakan koersif sepihak yang menurut Iran bertentangan dengan hukum internasional.
“Republik Islam Iran berhak menggunakan semua cara yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban, kompensasi dan pemulihan, serta meminta pihak yang melakukan tindakan tidak manusiawi dan melanggar hukum tersebut bertanggung jawab,” kata Araghchi, seperti dikutip media pemerintah Iran IRIB, Rabu (26/8).
Menurut Araghchi, kebijakan Amerika Serikat tersebut menimbulkan tanggung jawab internasional. Karena itu, Washington dinilai berkewajiban memberikan kompensasi atas kerugian material maupun moral yang ditimbulkan, termasuk melalui restitusi dan reparasi.
Ia juga mengatakan Amerika dapat menghadapi pertanggungjawaban pidana individu apabila unsur hukum yang relevan dapat dibuktikan.
Iran meminta Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggotanya menolak penggunaan sanksi sepihak dan secondary sanctions yang bertujuan menekan negara berdaulat agar mengubah kepentingan ekonomi serta hubungan dagangnya.
Tehran juga menyerukan agar negara lain tidak mengakui, menyetujui atau menerapkan kebijakan sanksi yang ditetapkan secara sepihak oleh Washington.
Araghchi turut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengevaluasi dampak kemanusiaan dan hak asasi manusia dari sanksi tersebut.
Evaluasi itu, menurut dia, perlu mencakup dampaknya terhadap akses masyarakat terhadap makanan, obat-obatan, layanan kesehatan, energi, transportasi dan bantuan kemanusiaan.
Iran juga meminta bukti mengenai dampak sanksi dinilai secara independen, didokumentasikan dan diamankan untuk mendukung proses pertanggungjawaban di kemudian hari.
Pernyataan Tehran muncul setelah pemerintahan Presiden Donald Trump meluncurkan Operation Economic Outcast pada Senin.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kebijakan tersebut menyasar sejumlah sektor ekonomi Iran, termasuk penerbangan, pelayaran, emas, teknologi dan aset digital. Lebih dari 60 entitas, individu dan kapal masuk dalam daftar sanksi Washington.
Bessent mengatakan tujuan kebijakan tersebut adalah memutus jalur ekonomi Iran. Ia menggambarkannya sebagai upaya melakukan “economic asphyxiation” atau mencekik pemerintah Iran secara ekonomi.
Trump sebelumnya juga menyatakan Washington akan menjalankan tekanan ekonomi terhadap Iran dalam skala yang disebutnya belum pernah terjadi sebelumnya.
Perseteruan ekonomi tersebut berlangsung di tengah ketegangan militer antara kedua negara.
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari, yang kemudian dibalas Tehran dengan serangan terhadap Israel dan sejumlah aset militer Amerika di kawasan sebelum kesepakatan gencatan senjata tercapai pada April.
Pada pertengahan Juni, AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman dengan mediasi Pakistan dan Qatar. Kesepakatan itu antara lain memuat ketentuan mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Namun, implementasinya kemudian terhenti akibat perbedaan antara kedua pihak.
Bulan lalu, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Tehran merespons dengan menargetkan fasilitas dan peralatan militer Amerika di sejumlah negara Arab. (*)
Sumber: Anadolu
Kamis, 27/08/2026 08:23 WIB
Rabu, 19/08/2026 21:36 WIB
