Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Mangihut Sinaga. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan aksi main hakim sendiri yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
Menurut dia, peristiwa yang diduga bermula dari tuduhan pencurian ayam tersebut menjadi tragedi kemanusiaan sekaligus peringatan penting bahwa penyelesaian setiap dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan dengan kekerasan.
“Peristiwa ini adalah tragedi kemanusiaan yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan sekaligus menjadi cermin bagi kita semua tentang pentingnya menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Mangihut dalam keterangannya, Selasa (28/7).
Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar itu menegaskan Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap orang, apa pun dugaan perbuatannya, berhak memperoleh proses hukum yang adil.
Ia menilai praktik main hakim sendiri tidak hanya merampas hak seseorang untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga berpotensi memunculkan tindak pidana baru serta memperpanjang rantai kekerasan di tengah masyarakat.
“Main hakim sendiri bukanlah bentuk keadilan. Sebaliknya, tindakan tersebut justru berpotensi melahirkan korban baru, menimbulkan perkara pidana baru, serta meninggalkan trauma yang berkepanjangan bagi keluarga maupun masyarakat,” ujarnya.
Mangihut juga menyoroti dampak sosial yang harus ditanggung keluarga korban, terutama anak-anak yang kehilangan sosok ayah akibat tindakan kekerasan. Menurut dia, tidak ada keluarga yang seharusnya menanggung penderitaan berkepanjangan karena persoalan yang semestinya dapat diselesaikan melalui jalur hukum.
Karena itu, legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara itu mengajak masyarakat untuk menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
Ia menilai masyarakat cukup mengamankan situasi seperlunya, segera melapor kepada kepolisian, lalu memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Mangihut juga mendorong penguatan edukasi dan kesadaran hukum di tengah masyarakat agar tindakan main hakim sendiri tidak kembali terulang. Menurutnya, penegakan rasa keadilan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang membiarkan kemarahan mengambil alih akal sehat, melainkan bangsa yang mampu menyelesaikan setiap persoalan melalui hukum, kebijaksanaan, dan rasa kemanusiaan,” katanya.
Lebih lanjut, Mangihut mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum, untuk bersama-sama membangun budaya hukum yang mengedepankan dialog, kesabaran, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Pencegahan terhadap tindakan main hakim sendiri adalah tanggung jawab bersama agar tragedi serupa tidak kembali terjadi,” pungkasnya.
Minggu, 26/07/2026 10:05 WIB
