Anggota Komisi IX DPR RI dari F-NasDem, Nurhadi. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, meminta pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah juga diminta segera menetapkan kepala BGN definitif agar keberlangsungan program tetap terjaga.
Pernyataan itu disampaikan Nurhadi menyusul pengunduran diri Kepala BGN Nanik S. Deyang karena alasan kesehatan. Menurut informasi yang beredar, Nanik akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan telah menyampaikan pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden.
“Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (22/7).
Nurhadi mengatakan, Program MBG merupakan program strategis yang menyasar jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya. Karena itu, dinamika pergantian pejabat tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor penting untuk memastikan program tetap berjalan sesuai target. Untuk itu, pemerintah perlu segera menunjuk pimpinan definitif yang memiliki kapasitas, integritas, dan mampu menjaga kesinambungan kebijakan.
“BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar,” ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.
Selain memastikan kesinambungan kepemimpinan, Nurhadi juga mendorong agar pergantian kepala BGN dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG.
Menurut dia, evaluasi harus mencakup efektivitas distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, hingga sistem pengawasan di lapangan. Keberhasilan program, lanjutnya, tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan dampaknya terhadap peningkatan status gizi masyarakat.
Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar Program MBG dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat,” tutup legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu.
