Pelabuhan penyeberangan ASDP Indonesia Ferry. Foto: asdp/jurnas
JAKARTA, Jurnas.com – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan soft launching sterilisasi enam pelabuhan utama, Senin (20/7/2026). Program yang akan diterapkan di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar.
"Kami ingin memastikan setiap orang, kendaraan, dan aktivitas di kawasan pelabuhan dapat teridentifikasi, terverifikasi, dan termonitor dengan baik," kata Direktur Operasional dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rio Lasse melalui keterangannya, Minggu (19/7/2026).
Rio mengatakan, dukungan teknologi Face Recognition (FR), sistem registrasi digital, One Gate System, serta pengendalian akses berbasis zonasi akan memperkuat keamanan objek vital sekaligus meningkatkan keandalan operasi dan kualitas pelayanan.
"Pelabuhan yang tertib akan melahirkan operasional yang semakin aman, efisien, dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna jasa," ujar Rio.
Rio menjelaskan, kawasan pelabuhan ditata ke dalam tiga zona sesuai tingkat akses dan pengamanannya.
Zona 3 merupakan area vital (restricted area) yang hanya dapat diakses personel berwenang.
Zona 2 merupakan area terbatas bagi penumpang dan kendaraan yang telah memiliki tiket.
Sedangkan Zona 1 merupakan area terbuka yang mencakup fasilitas umum dan kawasan komersial.
Penataan zonasi ini, menurut Rio, bertujuan meminimalkan risiko kecelakaan, kriminalitas, penyelundupan, dan gangguan keamanan sekaligus memastikan akurasi data manifest penumpang.
Rio menegaskan, Zona 3 dan Zona 2 tidak boleh diakses oleh pengguna jasa tanpa tiket, calo, pedagang asongan yang tidak sesuai ketentuan, pihak yang membawa barang berbahaya tanpa izin, petugas di luar kewenangan atau zonanya, serta vendor maupun kontraktor yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dan belum melaporkan aktivitas pekerjaannya kepada pengelola pelabuhan.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, menegaskan program sterilisasi ini mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis. Penataan kawasan dilakukan bersama pemerintah daerah agar masyarakat yang selama ini beraktivitas di pelabuhan tetap memiliki ruang usaha yang tertata di Zona 1.
"Sterilisasi bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat, melainkan membangun budaya baru yang mengedepankan keselamatan, keamanan, kedisiplinan, dan pelayanan prima," ujar Windy.
Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai sterilisasi pelabuhan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda sebagai bagian dari modernisasi transportasi laut nasional.
Menurutnya, kebijakan ini akan meningkatkan keselamatan, keamanan, kualitas layanan, sekaligus memperlancar arus logistik dan penumpang melalui proses bongkar muat yang lebih tertib dan efisien.
Namun, ia mengingatkan implementasi harus tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di kawasan pelabuhan, seperti pedagang asongan, porter tidak resmi, dan ojek pangkalan. Karena itu, sterilisasi tidak boleh dimaknai sebagai penggusuran tanpa solusi, melainkan diikuti penyediaan ruang usaha yang layak di Zona 1 agar masyarakat tetap menjadi bagian dari ekosistem pelabuhan yang lebih tertata.
Sabtu, 18/07/2026 09:45 WIB
