Mendagri Minta Kepala Daerah hingga Kades Antisipasi Dampak El Nino

Agus Mughni | Senin, 29/06/2026 17:19 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera mengambil langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Oktober 2026.

"Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," kata Mendagri Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (29/6).

Dia menerangkan fenomena El Nino berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, serta kekurangan air di sejumlah wilayah.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan pemerintah pusat telah menghimpun data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi di daerah.

Ia juga mendorong para gubernur melakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota melalui rapat maupun pertemuan virtual agar seluruh daerah memiliki kesiapsiagaan yang sama berdasarkan data dan prediksi yang telah disampaikan pemerintah.

Selain itu, kepala daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, pendamping pertanian, serta pemadam kebakaran guna mengantisipasi potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.

Tito menyampaikan pemerintah pusat juga telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dalam mengantisipasi dampak dari El Nino.

"Solusi-solusi juga telah disiapkan. Kementerian Pertanian misalnya melalui irigasi, pompanisasi, dan langkah-langkah lainnya. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca agar turun hujan di daerah-daerah yang membutuhkan," ujarnya.

Tidak hanya itu, Mendagri juga meminta pemerintah desa turut berperan aktif melakukan upaya pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi serta dapat segera ditangani apabila muncul titik api.

"Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul (kebakaran) dapat segera ditangani," ujar dia. (Ant)