DPR Soroti Daerah Tak Punya Anggaran Bangun Infrastruktur

Gery David Sitompul | Senin, 29/06/2026 14:37 WIB

Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution.

Jakarta, Jurnas.com - Minimnya anggaran daerah untuk mendesain dan membangun infrastruktur menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution, mendesak Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebagai unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas menyusun perencanaan dan desain awal infrastruktur secara nasional, untuk turun tangan membantu daerah merealisasikan pembangunannya.

Di hadapan jajaran KemenPU, Lokot menyampaikan keluhan nyata dari banyak kepala daerah terkait minimnya Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur.

"Kondisinya hari ini adalah teman-teman kita para kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota itu tidak memiliki biaya atau DAK infrastruktur untuk membangun infrastruktur di wilayahnya," ujar Legislator Dapil Sumatera Utara I ini.

Lebih lanjut, ia memberikan contoh nyata dari daerah pemilihannya, di mana rencana renovasi fasilitas publik terhambat karena tidak adanya anggaran untuk tahap awal perencanaan atau desain proyek, yang mana penyusunan desain ini adalah tugas utama dari BPIW.

"Kami punya sentra perdagangan yang sudah sangat tua di sana, namanya Pusat Pasar Kota Medan. Kami dari tahun kemarin ingin sekali mengusulkan ini kepada Pak Menteri PU pada waktu itu untuk merenovasi pasar ini. Ada juga rumah sakit Pirngadi di kota Medan, tetapi seperti kita pahami ketika ingin membangun sebuah infrastruktur itu kita butuh desain untuk menentukan besarnya anggaran dan waktu pelaksanaan agar pekerjaan ini bisa baik dan bermanfaat," jelasnya.

Masalah serupa, menurut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, juga terjadi di daerah lain seperti Pacitan, Jawa Timur, yang sedang merintis sebagai kawasan wisata utama namun terhalang minimnya aksesibilitas.

"Pacitan ini sedang berupaya untuk membangun Pacitan menjadi salah satu destinasi wisata utama di Pulau Jawa, tetapi minim sekali fasilitas untuk bisa kita datang ke Pacitan. Yang paling dekat itu dari Solo, itu pun dengan tiga jam perjalanan. Kalau berdiskusi dengan Bupati Pacitan, harapannya sebenarnya ada pintu tol yang dibuka ke arah Wonogiri atau ada dibangun akses lain bagaimana caranya jalur darat itu bisa memperdekat jarak tempuh menuju Kabupaten Pacitan," tambahnya. 

Sebagai penutup, Lokot Nasution menaruh harapan besar agar pada tahun anggaran mendatang, BPIW dapat mengubah perannya menjadi fasilitator utama aspirasi pembangunan dari berbagai wilayah.

"Harapan kami, semua yang dari Kementerian PU ini, di tahun 2027 kami akan mengusulkan usulan dari daerah atau menjadi diskusi kita bersama. Bagaimana BPIW bisa menjadi jembatan rakyat yang diwakilkan oleh kami di ruangan ini untuk bersama kita mendesain mau jadi apa wilayah-wilayah yang ada di negeri ini," tutup Lokot.