MUI Dorong Indonesia Jadi Jembatan Perdamaian Dunia di Era Multipolar

Agus Mughni | Sabtu, 27/06/2026 12:49 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai mematangkan substansi pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) di MUI Pusat, Jakarta, Kamis (25/6) (Foto: Ist/MUI)

Jakarta, Jurnas.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai menyusun arah baru peran umat Islam Indonesia di tengah perubahan geopolitik dunia yang semakin kompleks.

Melalui Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli 2026, MUI menyiapkan "Peta Jalan Geopolitik Umat 2026-2030" sebagai panduan strategis menghadapi era tatanan dunia multipolar.

Penyusunan peta jalan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Indonesia, Dunia Islam, dan Tatanan Dunia Multipolar: Membangun Agenda Geopolitik Umat di Tengah Transformasi Global yang digelar di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Kamis (25/6).

Ketua Kelompok Kerja Geopolitik dan Tatanan Dunia Baru KUII VIII, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan dunia saat ini tidak lagi bertumpu pada satu kekuatan global, melainkan bergerak menuju sistem multipolar yang ditandai meningkatnya persaingan ekonomi, teknologi, energi, keamanan siber, hingga kecerdasan buatan (AI).

"KUII VIII akan melahirkan konsep peran dan kontribusi umat Islam Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui diplomasi negara maupun jalur non-pemerintah," kata Sudarnoto.

Peta jalan tersebut akan memuat sejumlah isu strategis, mulai dari Palestina dan keadilan global, Islamofobia, tata dunia multipolar, kedaulatan digital dan AI, hingga penguatan geoekonomi serta ketahanan nasional.

Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menilai momentum penyelenggaraan KUII VIII sangat relevan di tengah meningkatnya ketegangan global, termasuk konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Menurut Amirsyah, Indonesia memiliki modal strategis untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung internasional karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus berkategori sebagai middle power.

"Indonesia harus tampil sebagai jembatan perdamaian dunia," ujarnya.

Forum juga menegaskan bahwa isu Palestina tetap menjadi poros moral dan kemanusiaan umat Islam Indonesia. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dinilai tidak cukup hanya melalui bantuan kemanusiaan, tetapi juga harus diperkuat lewat diplomasi internasional, advokasi hukum, serta penguatan solidaritas negara-negara Global South.

Selain Palestina, para peserta FGD menyoroti meningkatnya fenomena Islamofobia di sejumlah negara serta pentingnya meningkatkan literasi geopolitik di kalangan umat Islam agar tidak mudah terjebak disinformasi dan polarisasi isu global.

MUI berharap KUII VIII tidak hanya menghasilkan rekomendasi normatif, tetapi juga dokumen strategis yang implementatif guna memperkuat posisi umat Islam Indonesia sebagai kekuatan moral, intelektual, diplomatik, dan sosial-ekonomi dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan berkeadaban.