Said Abdullah: Sikap PDIP Bukan Abu-Abu, Kami Partai Penyeimbang

Samrut Lellolsima | Kamis, 18/06/2026 19:12 WIB

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan partainya tetap berada pada posisi sebagai partai penyeimbang pemerintahan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Sikap tersebut, menurutnya, bukan berarti berada di wilayah abu-abu maupun mengambil posisi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan itu disampaikan Said menanggapi berbagai spekulasi mengenai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan saat ini.

Menurut Said, konsep partai penyeimbang yang dijalankan PDIP tidak dapat disamakan dengan sistem oposisi yang berlaku di sejumlah negara Barat. Sebab, sebagai partai penyeimbang, PDIP tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat, sekaligus menyampaikan kritik secara konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki.

“Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi,” kata Said dalam keterangan resminya, Kamis (18/6).

Ia menjelaskan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menegaskan bahwa posisi penyeimbang harus dijalankan secara objektif dan proporsional. Karena itu, PDIP akan mendukung pemerintah hingga 2029 apabila kebijakan dan kinerjanya terbukti membawa manfaat bagi rakyat, meski dukungan tersebut tidak selalu memberikan keuntungan elektoral bagi partai.

Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat, PDIP akan memberikan koreksi dan masukan secara konstruktif tanpa mempertimbangkan dampak politik yang mungkin diterima partai.

Menurut Said, tujuan utama posisi penyeimbang adalah memastikan pemerintahan Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatan sesuai amanat konstitusi.

Ia menegaskan posisi tersebut berbeda dengan oposisi yang secara politik berhadap-hadapan dengan pemerintah dan cenderung menyoroti kelemahan pemerintahan untuk memperoleh keuntungan elektoral.

“Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai aturan main yang digariskan konstitusi kita,” ujarnya.

Said juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memahami sikap politik yang ditempuh PDIP. Bahkan, menurutnya, Presiden menyampaikan apresiasi atas peran partai sebagai penyeimbang pemerintah.

“Presiden Prabowo sendiri sangat memahami sikap dan pilihan politik yang ditempuh oleh PDI Perjuangan. Bahkan beliau menyatakan terima kasih atas sikap itu, dan menganggapnya sebagai teman yang lebih jujur,” kata Ketua Banggar DPR RI ini.

Menurut dia, Presiden juga menyadari bahwa pujian yang berlebihan tidak selalu berdampak positif bagi jalannya pemerintahan. Sikap yang hanya memuji tanpa memberikan masukan dinilai berpotensi mengurangi objektivitas yang justru dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan.

Karena itu, PDIP memandang fungsi penyeimbang sebagai bagian dari tanggung jawab politik untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur kepentingan rakyat dan sesuai dengan konstitusi.