Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani. (Foto: Humas Fraksi PKS)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 naik menjadi Rp16.250 per liter.
Menurut dia, penyesuaian harga Pertamax berpotensi mendorong pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak memicu gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.
“Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata. Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi,” kata Meitri dalam keterangannya, Rabu (10/6).
Politikus PKS itu menjelaskan, selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen, terutama dari kalangan masyarakat kelas menengah yang selama ini menggunakan BBM nonsubsidi.
“Ketika selisih harga mencapai lebih dari Rp6.000 per liter, tentu akan ada sebagian pengguna yang mempertimbangkan beralih ke BBM yang lebih murah. Jika pergeseran ini terjadi secara masif, maka distribusi dan ketersediaan BBM subsidi harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak dirugikan,” ujarnya.
Karena itu, Meitri meminta pemerintah segera melakukan pemetaan dampak kenaikan harga Pertamax terhadap konsumsi BBM nasional. Menurut dia, pemerintah juga perlu menghitung kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.
Selain itu, dia mendorong Pertamina bersama pemerintah memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penimbunan yang dapat memperburuk kondisi apabila permintaan meningkat.
“Pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh haknya akibat meningkatnya permintaan dari kelompok pengguna yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi,” tegasnya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Meitri juga berharap pemerintah mampu memprediksi pergerakan harga minyak dunia dan memperkuat tata kelola sektor energi nasional.
“Kami berharap pemerintah segera menyampaikan langkah mitigasi yang jelas kepada publik. Kenaikan harga Pertamax tidak boleh berujung pada kelangkaan BBM subsidi maupun keresahan masyarakat. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Selasa, 09/06/2026 00:01 WIB
Jum'at, 29/05/2026 14:53 WIB
