Kasus Riset Palsu Prihantini dkk, Mendiktisaintek: Bukan Peneliti

Mutiul Alim | Rabu, 27/05/2026 15:06 WIB

Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menanggapi kasus dugaan riset palsu yang dilakukan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di Denmark beberapa waktu lalu.

Tiga orang yang terlibat dalam kasus ini ialah Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti. Ketiganya mempresentasikan sejumlah penelitian yang dianggap mengesankan di event ISPPD 2026 di Kopenhagen, Denmark.

Namun, belakangan diketahui penelitian yang dilakukan Prihantini dkk merupakan riset palsu. Terkait hal ini, Mendiktisaintek mengatakan pemerintah sedang melakukan koordinasi dan pendalaman, serta verifikasi obejktif.

"Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia," kata Mendiktisaintek dalam keterangannya pada Rabu (27/5).

"Meski demikian, persoalan ini tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi terhadap ekosistem riset nasional secara lebih luas," dia menambahkan.

Menteri Brian memahami bahwa kasus ini dikhawatirkan berdampak pada persepsi internasional terhadap integritas peneliti Indonesia. Karena itu, integritas akademik harus menjadi fondasi utama ekosistem pendidikan tinggi dan riset di tanah air.

"Praktik fabrikasi data, falsifikasi, maupun penyalahgunaan afiliasi akademik tentu tidak dapat dibenarkan," ujar dia.

Pada umumnya, untuk penelitian yang dilakukan oleh dosen dan peneliti di Indonesia, prosesnya berada dalam koridor pemantauan berkala yang ditujukan untuk menjaga mutu hasil penelitian.

Sejak tahap pengajuan proposal, penelitian melalui proses review bertingkat, mulai dari LPPM hingga tim reviewer Kemdiktisaintek. Pada tahap pelaksanaan, laporan kemajuan dan laporan akhir juga dievaluasi dan dimonitoring.

"Kegiatan penelitian juga harus mematuhi ketentuan etika akademik yang berlaku. Komite etik bertugas memastikan penelitian dijalankan sesuai prinsip etika, termasuk kesesuaian metodologi, penggunaan data, perlindungan subjek penelitian, serta kepatuhan terhadap standar ilmiah," Brian menambahkan.

Untuk penelitian yang melibatkan subjek manusia dan hewan, lanjut Brian, peneliti juga terikat pada ketentuan ethical clearance yang berlaku secara nasional maupun global. Bahkan prosedur dan tata kelola pengujian harus terbuka dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan terkait.

Sementara itu, pada tingkat publikasi internasional, luaran penelitian dalam bentuk artikel ilmiah juga melalui proses editorial, peer review, serta mekanisme koreksi atau retract apabila ditemukan pelanggaran. Dengan keseluruhan mekanisme tersebut, validitas data, mutu riset, dan integritas publikasi ilmiah diharapkan dapat tetap terjaga.

"Namun, apabila proses-proses tersebut dilewati atau tidak dijalankan dengan benar, tentu hal itu dapat berdampak pada mutu riset dan membuat data penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata dia.