DPR Ajak Buruh Terlibat Susun RUU Ketenagakerjaan, Target Rampung 2026

Samrut Lellolsima | Jum'at, 01/05/2026 13:37 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Dok. VOI)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajak serikat buruh aktif memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan komprehensif dan tidak kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ajakan tersebut disampaikan Dasco saat menerima audiensi serikat buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5).

Menurutnya, DPR bersama pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi, bahkan sejak tahap awal penyusunan. Hal ini dilakukan agar Undang-Undang yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan para pekerja.

“Supaya Undang-Undang itu tidak mubazir dan tidak digugat lagi ke MK, silakan teman-teman buruh memberikan masukan. Nanti kita bahas bersama DPR dan pemerintah,” ujar Dasco.

Ia menegaskan, DPR dan pemerintah telah sepakat menargetkan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru paling lambat akhir 2026. Target tersebut sejalan dengan putusan MK yang memberi waktu dua tahun sejak Oktober 2024 untuk menyusun regulasi baru.

Dasco menambahkan, penyusunan kali ini bukan sekadar revisi, melainkan pembentukan undang-undang baru sesuai amanat putusan MK.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyebut pembahasan RUU Ketenagakerjaan saat ini tengah berproses di Komisi IX. Pihaknya berkomitmen menyelesaikan pembahasan sesuai tenggat yang ditetapkan.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik bermakna dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi.

Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menambahkan, pihaknya telah mengundang sejumlah asosiasi, termasuk kalangan pengusaha, untuk menampung aspirasi terkait RUU tersebut.

Menurutnya, penyusunan RUU Ketenagakerjaan tidak bisa dilakukan secara sepihak karena menyangkut kepentingan luas, baik buruh maupun dunia usaha.

“Apindo dan Kadin sudah menyampaikan masukan secara resmi. Ini menunjukkan bahwa pembahasan dilakukan secara inklusif,” kata Obon.

Dari kalangan buruh, Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Unang Sunarno menegaskan pentingnya keterlibatan serikat buruh dalam penyusunan regulasi.

Ia menilai, tanpa partisipasi buruh, substansi undang-undang berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja dan berisiko kembali memicu gelombang penolakan.

“Kalau tidak melibatkan serikat buruh, kami khawatir substansinya tidak sesuai. Bahkan bisa berujung demonstrasi dan gugatan ke MK,” ujarnya.

Sebagai informasi, MK melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Putusan tersebut juga menegaskan pentingnya pelibatan aktif serikat pekerja serta penggabungan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk mengakomodasi berbagai putusan MK terkait ketenagakerjaan.