Legislator Gerindra: Budidaya dan Ekspor Benih Lobster Perlu Perhatian

Marlen Sitompul | Selasa, 21/04/2026 17:14 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sumail Abdullah. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah, menyoroti kecenderungan pelaku usaha yang lebih memilih ekspor benih bening lobster (BBL) dibanding mengembangkan budidaya dalam negeri.

Sumail mengungkapkan bahwa wilayah selatan Jawa yang menjadi salah satu perwakilan dapilnya merupakan salah satu sentra produksi benih lobster. Namun, ia melihat adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan budidaya domestik dan dorongan ekspor.

“Teman-teman ini bukan mau ke arah budidaya, tetapi lebih ke arah eksplor semuanya. Dengan alasan bagaimana nasib penangkap benih lobster yang tidak terserap oleh budidaya,” ujar Sumail melalui keterangan yang diterima, di Jakarta, Selasa (21/4).

Legislator Dapil Jatim III tersebut mengingatkan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada ekspor saja, melainkan juga mendorong peningkatan nilai tambah melalui budidaya di dalam negeri.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan value komoditas atau nilai tambah lobster sebelum dijual ke pasar internasional.

Sumail mencontohkan perbedaan nilai ekonomi antara benih lobster dan lobster hasil budidaya. Ia menyebut harga benih lobster berkisar Rp 10 ribu per ekor, sementara harga ekspor bisa mencapai Rp 16 ribu hingga Rp30 ribu tergantung pasar, termasuk ke Vietnam.

Namun demikian, ia menilai budidaya dalam negeri masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi waktu produksi. Dibandingkan Vietnam yang dapat memanen dalam waktu sekitar enam bulan, budidaya di Indonesia, seperti di Bali Barat, membutuhkan tambahan waktu dua hingga tiga bulan akibat perbedaan ekosistem.

“Tambahan waktu itu membuat budidaya kita kurang kompetitif dibanding Vietnam. Akhirnya, peluangnya lebih banyak untuk memenuhi pasar domestik,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menegaskan bahwa aspirasi para nelayan dan pembudidaya akan menjadi bahan pertimbangan DPR dalam merumuskan kebijakan bersama pemerintah.

Sumail menyatakan hal tersebut bertujuan untuk menciptakan formulasi terbaik yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekspor dan penguatan budidaya nasional.

“Masukan dari bapak-ibu semua saat RDPU Komisi IV kemarin akan kami dorong agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan terbaik demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.