Perwakilan China untuk PBB, Fu Cong (Foto: Reuters)
New York, Jurnas.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan melakukan pemungutan suara (voting), terkait resolusi Bahrain untuk melindungi pelayaran komersial di dalam dan sekitar Selat Hormuz.
Kendati demikian, rencana ini ditentang oleh China. Beijing menegaskan penentangannya terhadap otoritasasi penggunaan kekuatan apapun untuk menyelesaikan polemik Selat Hormuz.
Dikutip dari Reuters pada Jumat (3/4), dua diplomat mengatakan bahwa pertemuan 15 anggota dewan dan pemungutan suara dijadwalkan pada Sabtu (4/4) pagi, bukan pada 3 April seperti yang direncanakan sebelumnya. Sebab 3 April adalah hari libur PBB.
Lebih lanjut, Bahrain selaku ketua Dewan Keamanan saat ini, telah menyelesaikan rancangan resolusi yang akan mengizinkan "semua cara defensif yang diperlukan" untuk melindungi pelayaran komersial.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Rashid Al Zayani menyebut pemungutan suara akan dilaksanakan pada 3 April. Dia menambahkan bahwa Bahrain juga berharap seluruh anggota satu suara mengenai rencana ini.
Bahrain, yang didukung negara-negara Teluk dan Washington dalam upayanya mengamankan resolusi, telah menghilangkan referensi eksplisit tentang penegakan yang mengikat dalam upaya untuk mengatasi keberatan dari negara-negara lain, khususnya Rusia dan China.
Sebab, pada Kamis (2/4) kemarin, perwakilan China untuk PBB, Fu Cong, menentang pemberian izin penggunaan kekuatan dalam penyelesaian Selat Hormuz.
"Langkah itu melegitimasi penggunaan kekerasan yang melanggar hukum dan tanpa pandang bulu, yang pasti akan menyebabkan eskalasi situasi lebih lanjut dan menimbulkan konsekuensi serius," ujar Fu Cong.
Diketaahui, resolusi Dewan Keamanan membutuhkan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap yakni Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan AS.
Jum'at, 15/05/2026 05:41 WIB
