Ketua DPR RI Puan Maharani (dua dari kanan). (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan agar penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2026 harus tetap bisa dilaksanakan, sekalipun saat ini tengah terjadi dinamika dalam situasi geopolitik.
"Dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).
Legislator PDIP itu mengatakan, semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji bagi calon jemaah haji Indonesia untuk melakukan evaluasi, mitigasi, dan antisipasi, terkait situasi yang terjadi di Timur Tengah itu.
"Tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi," kata dia.
Menurut Puan, negara harus bisa memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia yang nantinya tetap melaksanakan ibadah hajinya di Tanah Suci.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf melaporkan Pemerintah Arab Saudi memastikan jamaah tetap dapat melaksanakan ibadah umrah dengan aman meskipun terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
"Kondisi keamanan di wilayah Arab Saudi, khususnya di Jeddah, Makkah, dan Madinah, dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif. Jamaah umrah yang saat ini berada di wilayah tersebut tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan tanpa gangguan berarti," kata Menhaj.
Dia menjelaskan eskalasi konflik di Timur Tengah telah berdampak pada stabilitas keamanan regional dan aktivitas transportasi udara internasional.
Sejumlah negara di kawasan tersebut menutup ruang udara, terutama pada jalur yang selama ini menjadi lintasan utama penerbangan internasional menuju kawasan Teluk.
