Komisi IX DPR Dorong Pekerja Pasar Modern BSD Terlindungi BPJS

Sundari | Kamis, 12/03/2026 07:56 WIB

Komisi IX DPR RI menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di Pasar Modern BSD.

Jakarta, Jurnas.com - Komisi IX DPR RI menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di Pasar Modern BSD saat kunjungan kerja spesifik sekaligus inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi IX DPR RI dalam rangka mengawasi bahan pangan menjelang Idul Fitri.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai sosialisasi terhadap pemilik lapak serta pekerja pasar mengenai BPJS Ketenagakerjaan diperlukan demi perlindungan pekerja pasar.

“Kami mendapat penjelasan dari Pak Wakil Walikota dan juga menanyakan langsung kepada beberapa penjual dan pekerja bahwa masih ada pekerja yang belum terlindungi BPJS karena mereka bukan berasal dari wilayah sini (Tangerang Selatan), karena mereka datang dari daerah lain,” jelas Felly saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (11/3).

Melihat hal ini, Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah daerah dan pengelola pasar untuk memastikan para pekerja tetap memperoleh perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Felly, perlindungan tersebut penting untuk menjamin keamanan pekerja dari risiko kesehatan maupun kecelakaan kerja.

Ia pun menambahkan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hal tersebut melalui koordinasi dengan pengelola pasar.

“Tadi Pak Wakil Walikota juga sudah setuju bahwa melalui direksi pasar nanti pemilik lapak akan dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja,” katanya.

Felly menilai masih banyak pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan karena tidak mau, tetapi karena kurangnya informasi. Oleh karena itu, sosialisasi kepada pemilik lapak dan pekerja pasar dinilai sangat penting.

“Bukan mereka tidak mau, tetapi karena ketidaktahuan mereka. Walaupun kami dari DPR RI sudah melakukan sosialisasi di berbagai tempat, ternyata masih banyak juga tempat-tempat yang belum tersosialisasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga dapat meringankan beban pemilik lapak apabila terjadi risiko kecelakaan kerja atau musibah lainnya.

“Ini juga menjadi keuntungan bagi pemilik lapak ketika pekerja mereka terlindungi dari risiko kecelakaan maupun hal-hal lain. Dengan adanya jaminan sosial, beban yang mungkin muncul dapat ditanggung melalui program perlindungan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti masukan dari Komisi IX DPR RI untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pedagang maupun pekerja pasar. Ia pun menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan terus berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan para pekerja pasar.

“Kami insya Allah ke depan terus berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atas arahan dan masukan dari Bapak Ibu DPR RI. Mudah-mudahan nanti kalau kunjungan ke sini lagi sudah ada peningkatan, semakin banyak yang sudah tercover,” pungkasnya.