Penjualan minyak di Bangladesh (Foto: AFP)
Dhaka, Jurnas.com - Bangladesh mengalami krisis energi imbas penutupan Selat Hormuz oleh Iran, yang menjadi jalur vital distribusi minyak dan gas (migas) dari Timur Tengah.
Negara berpenduduk 170 juta jiwa itu bergantung pada impor untuk 95 persen kebutuhan energi, dan selama bertahun-tahun rentan terhadap gangguan di pasar energi global.
Dampaknya, pihak berwenang untuk sementara penghentian operasional perguruan tinggi untuk memulai libur Idulfitri lebih awal, dan membatasi konsumsi pendingin udara (AC) di kantor-kantor pemerintah.
"Perdana menteri sudah mulai menggunakan setengah dari lampu di kantornya. Dia tidak menyalakan pendingin ruangan kecuali dalam keadaan darurat. Penghematan ini dipraktikkan di semua kantor di seluruh negeri," kata sekretaris pers PM, Saleh Shibly dikutip dari Arab News pada Selasa (10/3).
"Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan jika situasi energi global semakin memburuk akibat perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah," dia menambahkan.
Pakar energi dari Universitas Teknik dan Teknologi Bangladesh, Prof. Abdul Hasib Chowdhury, menilai penghematan energi hanya dapat membantu dalam jangka pendek, karena perang Iran telah menyoroti fakta bahwa Bangladesh tidak memiliki cadangan energi strategis.
"Bangladesh perlu membangun cadangan energi strategis — bahan bakar utama untuk pembangkit listrik, dan juga untuk industri. Cadangan energi antara tiga hingga enam bulan harus tersedia," ujar dia.
"Ini akan membutuhkan perencanaan dan kerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun cadangan ini. Namun demikian, Bangladesh harus melakukannya," dia menambahkan.
Harga minyak melonjak sekitar 50 persen sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada awal Maret. Minyak mentah Brent, patokan internasional, mencapai lebih dari USD$119 per barel pada Minggu lalu.
Rabu, 15/04/2026 02:02 WIB
Selasa, 14/04/2026 21:18 WIB
