DPP PKB Temui Dubes Iran, Sampaikan Duka dan Serukan Perdamaian

Agus Mughni | Selasa, 03/03/2026 18:43 WIB

Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, bersama Riezal Ilham Pratama dan Gielbran Muhammad Noor, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Islam Iran (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, bersama Riezal Ilham Pratama dan Gielbran Muhammad Noor, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Islam Iran untuk menyampaikan duka cita dan solidaritas atas eskalasi militer yang terjadi dan menimbulkan korban jiwa.

Dalam pertemuan tersebut, DPP PKB menyampaikan empati mendalam kepada rakyat Iran atas situasi yang tengah dihadapi.

“Kami hadir sebagai bentuk moral support. Setiap kehilangan nyawa dalam konflik bersenjata adalah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dipandang biasa,” ujar Najmi dalam kerengannya, Selasa (3/3/2026).

DPP PKB secara tegas mengecam serangan militer yang dilakukan tanpa dasar yang sah menurut prinsip hukum internasional dan berpotensi memperluas konflik kawasan.

“Kekerasan bukanlah jalan penyelesaian. Eskalasi militer hanya akan memperdalam ketidakstabilan dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, termasuk bagi bangsa Indonesia,” tegas Najmi.

Riezal Ilham Pratama menambahkan bahwa konflik bersenjata selalu meninggalkan dampak panjang bagi masyarakat sipil.

“Yang paling terdampak dalam setiap konflik adalah rakyat biasa. Karena itu, pendekatan kemanusiaan dan diplomasi harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian sengketa antarnegara,” ujarnya.

Sementara itu, Gielbran Muhammad Noor menekankan pentingnya peran aktif Indonesia sesuai amanat konstitusi.

“Indonesia memiliki komitmen historis terhadap perdamaian dunia. Kita harus terus mendorong de-eskalasi dan memperkuat jalur diplomasi melalui berbagai forum internasional yang tersedia,” katanya.

Sebagai partai yang berpijak pada amanat konstitusi, DPP PKB menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus konsisten pada prinsip Pembukaan UUD 1945: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

DPP PKB menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri, menghentikan eskalasi militer, dan mengedepankan dialog sebagai jalan utama dalam menyelesaikan konflik.

“Perdamaian adalah amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab moral kita bersama,” tutup Najmi.