Junta Militer Beri Amnesti untuk 7.000 Tahanan Penentang Pemerintah

Mutiul Alim | Senin, 02/03/2026 16:40 WIB

Pemberian amnesti untuk tahanan penentang pemerintah di Myanmar (Foto: AFP)

Yangon, Jurnas.com - Junta militer Myanmar memberikan amnesti kepada lebih dari 7.000 tahanan yang dihukum karena mendanai atau melindungi kelompok teroris, label yang digunakan untuk melarang faksi pro-demokrasi penentang kekuasaan.

Ribuan warga sipil pembangkang telah dipenjara sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 2021, mengakhiri satu dekade eksperimen demokrasi dan menahan figur terpilih Aung San Suu Kyi.

Aktivis pro-demokrasi pendukung Suu Kyi serta kelompok bersenjata yang menantang militer dalam perang saudara telah dicap sebagai organisasi `teroris`. Undang-undang yang luas menghukum setiap bentuk asosiasi dengan ancaman penjara seumur hidup hingga kemungkinan hukuman mati.

Pemberitahuan pemerintah menyebut pemimpin junta Min Aung Hlaing memerintahkan pembebasan lebih dari 7.300 tahanan yang dihukum berdasarkan undang-undang yang melarang `pendanaan terorisme`, serta melindungi atau mengatur transportasi bagi `kelompok teroris manapun`.

Dalam beberapa bulan terakhir, junta mengumumkan pengampunan untuk sejumlah kejahatan politik dalam langkah yang oleh analis dinilai sebagai upaya melunakkan citra menjelang penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan nominal sipil setelah pemilu yang berakhir pada Januari.

Namun dengan Suu Kyi masih dipenjara, partainya dibubarkan, dan partai pro-militer dominan meraih kemenangan tanpa perlawanan berarti, para kritikus menyebut transisi itu sebagai upaya pencitraan untuk mengubah wajah kekuasaan junta.

AFP melaporkan Insein Prison, penjara paling terkenal di Myanmar yang dikenal luas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mengeluarkan sekitar 300 tahanan dengan bus dalam konvoi pada Senin (2/3) pagi.

Kerabat yang emosional memegang karangan bunga dan plakat bertuliskan nama orang-orang tercinta ketika para tahanan dibebaskan dari kompleks berpagar kawat berduri menjelang tengah hari.

Jenderal Min Aung Hlaing memberikan pembebasan tersebut untuk menandai hari libur nasional pada 2 Maret “dengan mempertimbangkan ketenangan pikiran masyarakat umum serta atas dasar kemanusiaan”, menurut pernyataan pemerintah.

Hampir 12.500 orang yang menghadapi persidangan atas tuduhan `terorisme` yang sama akan dihentikan perkaranya, menurut pernyataan terpisah.