Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Paulus Tannos.
Jakarta, Jurnas.com - Tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po selaku Direktur Utama PT Sandipala Artha Putra kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Paulus Tannos kini menggugat penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan praperadilan dijukan pada Rabu, 28 Januari 2026.
Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, permohohan terdaftar dengan nomor 11/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
“Klarifikasi perkara: Sah atau tidaknya penetapan tersangka,” seperti dilansir laman SIPP PN Jaksel, Selasa, 3 Februari 2026.
Sebelumnya, pada 2 Desember 2025, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima permohonan gugatan praperadilan dari buron kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik Paulus Tannos melawan KPK.
“Dalam pokok perkara menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim tunggal Halida Rahardhini di ruangan sidang utama PN Jakarta Selatan.
Dia menilai permohonan praperadilan Paulus Tannos itu prematur (error in objecto). Dengan demikian, melalui putusan sidang praperadilan ini juga, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP terkait Paulus Tannos tetap dilanjutkan.
"Permohonan Praperadilan a quo adalah error in objecto dan bersifat prematur untuk diajukan," ucapnya.
Adapun pertimbangan terkait vonis tidak dapat menerima gugatan praperadilan Paulus Tannos yakni penangkapan dan penahanan terdakwa dilakukan otoritas Singapura.
"Bukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia KPK atau termohon menurut hukum acara yang diatur dalam KUHAP," ucapnya.
Dia menambahkan, gugatan yang diajukan oleh Paulus ditetapkan tidak termasuk dalam obyek praperadilan sebagaimana aturan yang berlaku. Maka itu, gugatan praperadilan ini dinyatakan prematur untuk diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
