Logo KPK
Jakarta, Jurnas.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Madiun, Jawa Timur, pada hari ini, Kamis 29 Januari 2029.
Penggeledahan ini untuk mencari barang bukti kasus dugaan pemerasan fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi.
"Hari ini, tim melanjutkan penggeledahan di Kantor Wali Kota Madiun," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis.
Sementara pada Rabu, 28 Januari 2026, KPK telah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun dan menyita banyak barang bukti diduga terkait perkara.
"Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan dan menpyita beberapa surat, dokumen, dan barang bukti elektronik yang mendukung penyidikan perkara ini," kata Budi.
"Selain itu, penyidik juga mengamankan uang tunai sejumlah puluhan juta rupiah," tambahnya.
Untuk diketahui, KPK menangkap Maidi bersama 8 orang lainnya yang terdiri dari ASN Kota Madiun dan pihak swasta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu. KPK juga menemukan dan menyita barang bukti uang tunai sejumlah Rp550 juta.
Selain itu, KPK menemukan adanya dugaan korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba.
Maidi juga diduga meminta uang kepada pihak developer senilai Rp600 juta. Uang tersebut diterima oleh Pemilik atau Direktur CV Mutiara Agung Sri Kayatin dari pihak developer PT HB, yang selanjutnya disalurkan kepada Maidi melalui perantara Rochim Ruhdiyanto dalam dua kali transfer rekening.
Selain Maidi dan Rochim Ruhdiyanto, KPK juga memproses hukum Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah. Para tersangka sudah ditahan KPK untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026.
Minggu, 05/07/2026 09:47 WIB
