Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, SH, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, pada 29 Desember 2025. (Foto: Ist)
Bogor, Jurnas.com – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, SH, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, pada 29 Desember 2025.
Dalam kegiatan tersebut, warga secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait akses layanan kesehatan akibat keterbatasan biaya.
Salah seorang warga bahkan mempertanyakan secara langsung, “Kalau sakit tapi tidak punya biaya, bagaimana Pak?”.
Menanggapi hal tersebut, Adian Napitupulu menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesehatan seluruh warga negaranya.
“Negara wajib memberikan jaminan kesehatan bagi warga negaranya. Rakyat tidak boleh dibiarkan sakit lalu tidak bisa berobat hanya karena tidak punya uang,” tegas Adian.
Adian juga menyoroti sistem BPJS Kesehatan yang menurutnya semestinya menjadi tanggung jawab negara, bukan dibebankan kepada rakyat dalam bentuk kewajiban iuran.
“BPJS seharusnya ditanggung oleh negara, bukan malah diwajibkan kepada rakyat. Negara harus hadir penuh dalam menjamin hak kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan kesehatan, warga Desa Mampir juga mengeluhkan pembuatan Kartu Koperasi Merah Putih yang disebut-sebut dipungut biaya sebesar Rp80 ribu, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait penerbitan kartu tersebut.
Menanggapi keluhan itu, Adian meminta agar persoalan tersebut ditelusuri secara transparan dan tidak merugikan masyarakat.
“Kalau rakyat sudah diminta biaya, harus ada kejelasan. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan tidak mendapatkan haknya,” kata Adian.
Melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ini, Adian Napitupulu menegaskan komitmennya untuk menyerap aspirasi rakyat secara langsung dan memperjuangkannya agar negara benar-benar hadir dalam menjamin kesehatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
